HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ( HAKI )

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3).

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

1. B.       PRINSIP – PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Prinsip – prinsip Hak Kekayaan Intelektual :

1. Prinsip Ekonomi.

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

1. Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.

1. Prinsip Kebudayaan.

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia

1. Prinsip Sosial.

Prinsip sosial ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

1. C.      KLASIFIKASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta ( copyright ) , dan hak kekayaan industri (industrial property right).

Hak kekayaan industry ( industrial property right ) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.

Hak kekayaan industry ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi

1. Paten
2. Merek
3. Varietas tanaman
4. Rahasia dagang
5. Desain industry
6. Desain tata letak sirkuit terpadu

1. D.      DASAR HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

• UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
• UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
• UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

1. E.       HAK CIPTA

PENGERTIAN

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Dasar Hukum HAK CIPTA :

• UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
• UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
• UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

1. F.       HAK PATEN

PENGERTIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:

• Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).
• Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).
• Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).
• Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

1. proses;
2. hasil produksi;
3. penyempurnaan dan pengembangan proses;
4. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi

Dasar Hukum HAK PATEN :

• UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
• UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
• UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)

1. G.      HAK MERK

PENGERTIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 :

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1)

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).

Istilah – Istilah Merk :

• Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
• Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
• Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
• Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Dasar Hukum HAK MERK :

• UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
• UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
• UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)

1. H.      DESAIN INDUSTRI

PENGERTIAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

1. I.         RAHASIA DAGANG

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang :

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

HUKUM DAGANG

TUGAS 5 : HUKUM DAGANG ( KUHD )

·  HUBUNGAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan didalam pasal 1 dan pasal 15 KUH Dagang.

Pasal 1 KUH Dagang, disebutkan bahwa KUH perdata seberapa jauh dari seberapa jauh dari padanya kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan,berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.

Pasal 15 KUH Dagang,disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.

Dengan demikian,dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata.KUH Dagang merupakan hukum yang khusus dan KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat umum.

· BERLAKUNYA HUKUM DAGANG

Sebelum tahun 1938 hukum dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang, tetapi sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang,dirubah menjadi perbuatan perusahaan yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha.

Hukum dagang indonesia terutama bersumber pada:

1. Hukum tertulis yang dikofifikasikan

2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan

· HUBUNGAN PENGUSAHA DAN PEMBANTUNYA

Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar,oleh karena itu diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersbut. Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :

1. Membantu didalam perusahaan

2. Membantu diluar perusahaan

· PENGUSAHA DAN KEWJIBANNYA

Menurut Undang –undang, ada 2 kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha, yaitu

1. Membuat pembukuan ( dokumen keuangan dan dokumen lainnya )

2.  Mendaftarkan perusahaan

·  BENTUK – BENTUK BADAN USAHA

Bentuk – bentuk perusahaan yang umum digunakan para pelaku bisnis di indonesia, yaitu :

a.  Perusahaan perorangan ( U .D )

b. Firma ( Fa )

c.  Perseroan komanditer ( C.V )

d. Perseroan terbatas ( P.T )

·   PERSEROAN TERBATAS

Perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang.

·  KOPERASI

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

·   YAYASAN

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial,keagamaan dan kemanusiaan,didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang.

·   BADAN USAHA MILIK NEGARA ( BUMN )

Badan usaha milik negara ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah, status pegawai badan usaha – badan usaha tersebut dalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri.

HUKUM PERJANJIAN

TUGAS 4 : HUKUM PERJANJIAN

·         STANDAR KONTRAK

Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi 2 yaitu umum dan khusus.

-          Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur/

-          Kontrak standar khusus artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

·         MACAM – MACAM PERJANJIAN

-          Perjanjian Cuma –Cuma

-          Perjanjian atas beban

-          Perjanjian timbal balik

-          Perjanjian sepihak

-          Perjanjian konsesual

-          Perjanjian riil

-          Perjanjian formil

-          Perjanjian bernama dan tidak bernama

-          Perjanjian obligatoir

-          Perjanjian liberatoir

·         SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1.       Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2.       Kecakepan untuk membuat suatu perikatan

3.       Suatu hal tertentu

4.       Suatu sebab yang diperkenankn

·         SAAT LAHIRNYA PERJANJIAN

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian yaitu :

a.       Teori pernyataan

Menururt teori ini perjanjian telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan.

b.      Teori pengiriman

Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian

c.       Teori pengetahuan

menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan

d.      Teori penerimaan

Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban,tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka.

·         PEMBATALAN DAN PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN

Penyebab pembatalan perjanjian :

-          Pekerja meninggal dunia

-          Jangka waktu perjanjian kerja berakhir

-          Adanya putusan pengadilan dan/ putusan/penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adanya keadaan/kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan kerja, atau perjanjian kerja bersama dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

HUKUM PERIKATAN

TUGAS 3 : HUKUM PERIKATAN

·         PENGERTIAN HUKUM PERIKATAN

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

·         DASAR HUKUM PERIKATAN

1.       Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)

2.       Perikatan yang timbul dari Undang-undang

3.       Perikatan terjadi bukan perjanjian,tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela.

·         ASAS – ASAS DALAM HUKUM PERIKATAN

1.       Asas kebebasan berkontrak : Ps. 1338: 1 HUHP Perdata

2.       Asas Konsensualisme : 1320 KUHPerdata

3.       Asas Kepribadian: 1315 dan 1340 KUHPerdata

·         WANPRESTASI DAN AKIBAT-AKIBATNYA

Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Ada 4 bentuk dari wanprestasi :

1.       Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

2.       Melaksanakan apa yang dijanjikannya,tetapi tidak sebagai mana yang dijanjikan

3.       Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

4.       Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat – akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat – akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi, dan dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu :

1.       Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur ( ganti rugi )

2.       Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian

3.       Peralihan resiko

·         HAPUSNYA PERIKATAN

Pasal 1381 KUHPeradata menentukan beberapa penyebab hapusnya perikatan yaitu:

1.       Pembayaran

2.       Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/penitipan

3.       Pembaharuan utang

4.       Perjumpaan utang/kompensasi

5.       Pancempuran utang

6.       Pembebasan utangnya

7.       Musnahnya barang yang terutang

Penyebab lainnya :

1.       Berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian

2.       Mininggalnya salah satu pihak dalam perjanjian

3.       Mininggalnya orang yang memberikan perintah

HUKUM PERDATA

TUGAS 2 :
HUKUM PERDATA
• HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA
1. Hukum eropa
2. Hukum agama
3. Hukum adat
• Sejarah Hukum Perdata Pada tahun 1806-1813 perancis berhasil menguasai Belanda, Pada tahun 1814 belanda mulai mentusun kitab UU Hukum Perdata/KUHS negeri belanda, Pada tahun 1824 MR.J.M KEMPER atau yang biasa disebut ONTWERPKEMPER Meninggal dunia sebelum menyelesaikan tugasnya keinginan belanda tersebut terealisasikan pada tanggal 6 juli 1880 denfan pembentukkan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 oktober 1838 oleh karena itu telah terjadi pemberontakan di belgia yaitu BW dan WvK.
• PENGERTIAN DAN KEADAAN HUKUM DI INDONESIA Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat Mengenai keadaan hukum perdata di indonesia dapat kita artikan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka warna. Ada dua faktor penyebab keanekaragaman tersebut :
1. Factor ethnis disebabkan keaneka ragaman hukum adat bangsa indonesia karena negara kita indonesia ini        terdiri dari beberapa suku bangsa.
2. Factor hostia yuridis (lihat pasal 163.l.s.) yang membagi penduduk indonesia dalam 3 golongan yaitu:
- Golongan eropa
- Golongan bumi putera Pedoman politik bagi pemerintahan hindia belanda terhadap hukum di indonesia ditulis dalam pasal 131,l.5 yang sebelumnya terdapat pada pasal 75 RR (Regeringsreglement).
 • SISTEMATIKA HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Menurut ilmu hukum/doktrin dibagi menjadi 4bagian yaitu :
I. Hukum tentang diri seseorang ( pribadi ) Mengatur manusia sebagai subjek hukum, mengatur tentang perihal kecakapan untuk bertindak sendiri.
II. Hukum kekeluargaan Mengatur perihal hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu perkawinan beserta hubungsn dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri.
III. Hukum kekayaan Megatur peruhal hubungan-hubungan hukum yang dapat diukur dengan uang, (co/ hak seseorang pengarang, hak seseorang pedagang dalam memakai sebuah merk)
IV. Hukum warisan Mengatur tentang benda/kekayaan seseorang jika meninggal dunia

ARTI KOPERASI DAN LANDASAN HUKUM KOPERASI

PENGERTIAN KOPERASI DAN LANDASAN-LANDASAN HUKUM KOPERASI

·         Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko / co dan operasi / operation. 

      Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi 

      kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, 

      koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan 

      beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan 

      tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

·         Berikut di bawah ini adalah landasan koperasi indonesia yang melandasi aktifitas 

      koperasi di indonesia.

-  Landasan Idiil = Pancasila

- Landasan Mental = Setia kawan dan kesadaran diri sendiri

- Landasan Struktural dan gerak = UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1

·         Landasan-landasan Koperasi Indonesia

·         Landasan idiil koperasi indonesia adalah Pancasila, Kelima sila dari Pancasila,

·         Landasan strukturil Koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan Landasan geraknya 

      adalah Pasal 33 ayat (1) UUD  1945 beserta penjelasannya. Pasal 33 ayat (1)

      berbunyi ”Perekonomian disususn sebagai usaha bersama berdasarkan 

      atas azas kekeluargaan”.

·         Landasan mental koperasi indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi  

     (rasa harga diri/gotong-royong)

·         Landasan operasional adalah garis-garis besar haluan negara (GBHN) tentang arah 

      pembangunan koperasi sebagai sumber hukum tertinggi yang ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat sebagai penjelmaan

·         Fungsi Koperasi / Koperasi

-       Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia

2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia

3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia

4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan 

        koperasi

·         Peran dan Tugas Koperasi / Koperasi

-       Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia

2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia

3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara 

         menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada